HALSEL, MC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, mengelar Rapat Paripurna dalam rangka jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi – Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)TA 2024, yang dihadiri Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, bertempat di ruang sidang paripurna Sekretariat DPRD Halmahera Selatan, pada Selasa (17/06/2025) malam.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan, Muslim Hi. Rakib, didampingi Wakil Ketua II, Fadila Mahmud.
Hadir dalam kesempatan itu Sekertaris Daerah (Sekda) Safiun Radjulan, Forkopimda dan para Pimpinan OPD Dilingkup Pemkab Halmahera Selatan.
Dalam sambutanya, Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, terutama kepada seluruh unsur pimpinan Fraksi – Fraksi atas seluruh pandangan dan tanggapan terhadap Ranperda LPJ pelaksanaan APBD TA 2024 yang telah disampaikan pada tanggal 4 Juni tahun 2025.
Atas pandangan umum Fraksi – Fraksi tersebut maka dapat kami sampaikan jawaban, pertama.
1. Apresiasi Atas Raihan WTP dan Kinerja Pendapatan Daerah
Atas nama Pemkab Halmahera Selatan menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari seluruh Fraksi terhadap capaian opini WTP ke- 11 dari BPK.
Dia berkomitmen kedepan tetap mempertahankan kualitas laporan keuangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Terkait realisasi PAD dan keberhasilan sektor pajak dan retribusi daerah sebagaimana disoroti Fraksi PKS, Gerindra dan PKB menjadi titik tolak semangat untuk memaksimalkan potensi lokal .
“Perlu ada inovasi digitalisasi pajak serta perbaikan regulasi, sosialisasi dan pemutahiran data wajib pajaksebagaimana diusulkan Fraksi Golkar, Fraksi Perjuangan Demokrat dan Fraksi Nasdem, Pemkab akan melakukan pemutahiran dara pajak dan retribusi dengan melibatkan seluruh Stakeholder,”ujar Bupati Bassam Kasuba.
2. Penyerapan Anggaran dan Kualitas Belanja Publik
Sebagaimana sorotan Fraksi Golkar dan Fraksi PKS bahwa ini ddomasi belanja operasi dibanding belanja midal, serta ketimpangan alokasi disektor – sektor penting.khusus soal pembangunan di pulau Obi sebagaimana disoroti Fraksi Golkar, menjadi perhatian serius Pemkab Halmahera Selatan.
Karena itu Pemkab telah mengalokasikan anggaran dan akan terus memprioritaskan kawasan strategis yang berkontribusi tinggi terhadap PAD..
3. Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Sebagaimana disoroti Fraksi Gerindra, PKS dan Nasdem, menyangkut fasilitas sekolah dan kesehatan, serta angka stanting sebesar 26,1 persen.
Pemkab Halmahera Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan termasuk membangun RKB, penyedian obat – obatan serta peningkatan stunting menjadi prioritas dengan pendekatan lintas sektor.
4. Pengelolaan Dana Hibah dan Dana Desa
Sebagaimana dikritisi Fraksi Golkar dan Fraksi Perjuangan Demokrat, dia mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran.
Begitu pula dengan Dana Desa pihaknya berkomitmen meningkatkan pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.
5. Pengelolaan Aset Daerah dan Silpa
Sebagaimana masukan dari Fraksi Perjuangan Demokrat dan Fraksi Amanat Persatuan Solidaritas, ini menjadi perhatian serius Pemkab Halmahera Selatan dalam proses pendataan dan penertiban administrasi aset.
Pengelolaan aset sudah harus ditertibkan dengan melakukan inventarisasi aset terutama peralatan dan mesin dari tahun 2003.
Terkait hal ini pihaknya telah menerintahkan kepada seluruh Bendahara barang OPD agar kendaraan dinas yang dikuasai pihak yang tidak berhak agar ditarik dan dilelang.
Sedangkan untuk pengamanan tanah pemerintah daerah sudah dilakukan pemasangan tanda batas (Patok) dan papan nama tanah milik Pemkab.
Menyangkut Silpa sebesar Rp 30,5 Miliar sebagian besar merupakan dana sisa dari kegiatan yang tidak selesai karena kendala teknis dan akan digunakan kembali untuk kepentingan publik.
6. Pertanian, Bencana dan Penanganan Wilayah Rentan
Yang disoroti Fraksi PKS, Pemkab Halmahera Selatan akan menyesiaikan kebijakan pembangunan pertanian berbasis wilayah prioritas.
Disektor kebencanaan, tanggap darurat dan perencanaan mitigasi akan ditingkatkan baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur tanggul maupun pelatihan.
7. Hubungan Kemitraan dan Kolaborasi
Ini menjadi catatan Fraksi Nasdem dan Fraksi Gerindra, ditanggapi Pemkab Halnahera Selatan akan terus membuka ruang komunikasi melibatkan legislatif dalam perencanaan dan pengawasan. (Red)
