HALSEL-MALUT, MC- Hasil evaluasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menunjukkan kinerja dan serapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di triwulan pertama tahun 2026 masih sangat rendah, berada di bawah 20 persen.
Bahkan ada sebagian OPD yang kinerjanya hanya mencapai 13 persen untuk triwulan pertama. Penilaian ini mencakup lambatnya realisasi fisik, minimnya realisasi program kerja, hingga penyerapan APBD yang lamban dibandingkan target awal tahun 25 persen.
Masalah ini ditemukan pada mitra Komisi III DPRD Halmahera Selatan saat mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Realisasi Kinerja OPD Triwulan I.
Dimana RDP tersebut menjadi momentum evaluasi bersama terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan di seluruh OPD.
Sekretaris Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Irfan Jalil, kepada wartawan beberapa hari lalu mengakui lemahnya kinerja OPD dibawa mitra Komisi III dengan serapan di bawah 20 persen pada triwulan pertama disebabkan oleh lambatnya proses lelang pengadaan, penyesuaian regulasi awal tahun, dan perencanaan program yang kurang matang.
Wakil rakyat asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendorong Pemerintah Kabupaten untuk segera melakukan langkah percepatan agar penyerapan dan realisasi tidak menumpuk di akhir tahun.
“Dalam 1 tahun ada 4 triwulan, artinya capaian tiap triwulan harusnya di angka 25 persen, namun hasil evaluasi masih di bawa 20 persen bahkan ada yang hanya 13 persen,”ujarnya dengan penuh harap ada peningkatan di triwulan II. (*)
Penulis : Ris
Editor : Risman R. Lamitira
